Sekretaris Keuangan Carlos Dominguez III telah menyetujui sumbangan 6.357,8 liter bahan bakar tanpa tanda kepada Penjaga Pantai Filipina (PCG) oleh Biro Kepabeanan (BOC), yang disita pada September 2021 dan dibatalkan demi kepentingan pemerintah.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, Departemen Keuangan (DOF) mengatakan Dewan Komisaris dan PCG telah menandatangani nota kesepakatan tentang penyerahan bahan bakar diesel yang disita ke Penjaga Pantai untuk operasi anti-penyelundupannya.
Dikatakan bahwa Pelabuhan Clark memerintahkan penyitaan bahan bakar diesel, yang ditemukan di sebuah SPBU di Arayat, Pampanga setelah tim gabungan Dewan Komisaris dan Biro Pendapatan Internal (BIR) telah melakukan uji lapangan dan mendeteksi tidak adanya penanda bahan bakar yang seharusnya disuntikkan ke produk minyak yang dibayar pajak.
Atas rekomendasi Wakil Menteri Keuangan Antonette Tionko, bahan bakar yang disita akan disumbangkan oleh Dewan Komisaris ke PCG, tambahnya.
DOF mengatakan pengumpul distrik bea cukai di pelabuhan Clark mengeluarkan keputusan pada 22 September 2021, melepaskan bahan bakar yang disita demi pemerintah setelah melakukan proses hukum yang diselesaikan ketika manajemen pompa bensin, Luzon Petromobil Integrated Service Stations Inc. (LPISSI), mengajukan affidavit pembatalan klaim atas produk yang disita.
Keputusan itu menjadi final pada 11 Oktober 2021 karena tidak ada petisi lain yang diajukan oleh LPISI setelah lewatnya jangka waktu 15 hari untuk mengajukan banding, katanya.
Berdasarkan Bagian 7 dari DOF-BOC-BIR Joint Circular (JC) No. 001.2021, produk minyak bumi yang tidak ditandai, dengan penanda yang diencerkan atau memiliki penanda bahan bakar palsu akan dikenakan bea dan pajak, termasuk denda dan hukuman yang sesuai.
Ini tanpa mengurangi penyitaan dan penyitaan produk tersebut dan pengajuan kasus pidana yang sesuai terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum.
Bagian 1141 dari Customs Modernization and Tariff Act (CMTA) mengizinkan barang-barang yang tunduk pada proses penyitaan untuk disumbangkan ke agen lain, atas persetujuan Menteri Keuangan.
Undang-Undang Republik 10963 atau Undang-Undang Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi (TRAIN) mengesahkan program penandaan bahan bakar dalam upaya untuk mengekang penyelundupan setelah undang-undang menaikkan tarif cukai pada produk bahan bakar.
Pada 9 Desember 2021, pemerintah telah mengumpulkan P330,29 miliar pajak dari 33,54 miliar liter produk minyak bumi bertanda di bawah program penandaan bahan bakar sejak diterapkan pada September 2019, menurut DOF. —VBL, Berita GMA
Posted By : tgl hk